Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Fasilitas dan Prasarana Rumah Subsidi: (Studi Kasus di Perumahan Subsidi Giri Prasta Lombok Barat)

Abstract

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan yang layak, aman, dan sejahtera. Dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah menyelenggarakan program rumah subsidi sebagai bentuk kebijakan untuk menyediakan hunian yang terjangkau. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya terkait ketidaksesuaian fasilitas dan prasarana yang dijanjikan oleh developer dengan kondisi nyata yang diterima konsumen. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan kerugian baik secara material maupun nonmaterial serta menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen rumah subsidi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi rumah subsidi serta mengkaji tanggung jawab hukum developer terhadap ketidaksesuaian fasilitas dan prasarana yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen rumah subsidi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Akan tetapi, implementasinya masih belum berjalan secara optimal karena lemahnya pengawasan pemerintah, kurangnya kesadaran hukum konsumen, serta belum maksimalnya tanggung jawab developer dalam memenuhi fasilitas dan prasarana yang telah dijanjikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan penegakan hukum, dan optimalisasi tanggung jawab developer guna menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan rumah subsidi.