Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan atas Penahanan Ijazah Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Taklif Jinai Islam

Abstract

Penahanan ijazah oleh perusahaan merupakan praktik yang menimbulkan persoalan hukum karena dapat membatasi hak pekerja atas dokumen pribadinya serta menghambat pemanfaatannya untuk kepentingan pekerjaan, pendidikan, dan administrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana perusahaan atas praktik penahanan ijazah dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan taklīf jināʾī dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan ijazah tanpa dasar hukum yang sah dapat dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip ḥaqq al-milkiyyah, ḥifẓ al-māl, larangan ẓulm, dan kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār. Dalam perspektif taklīf jināʾī, pembebanan hukum pada hakikatnya ditujukan kepada individu sebagai mukallaf yang memiliki ahliyyah. Namun, tindakan individu yang dilakukan dalam kapasitas, kewenangan, dan kepentingan perusahaan dapat diatribusikan kepada korporasi sebagai syakhṣiyyah i‘tibāriyyah. Teori identification liability dapat digunakan ketika perbuatan berasal dari pihak yang memiliki kewenangan menentukan kebijakan perusahaan, sedangkan vicarious liability relevan terhadap perbuatan pegawai yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan kepentingan perusahaan. Selanjutnya, dalam perspektif hukum Islam, penahanan ijazah yang tidak ditentukan sanksinya secara khusus oleh syara‘ dapat ditempatkan dalam wilayah ta‘zīr, dengan sanksi yang ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran, kemudaratan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas penahanan ijazah apabila perbuatan tersebut merupakan bagian dari kebijakan, praktik, atau kepentingan perusahaan, dengan sanksi yang diarahkan pada penghentian pelanggaran, pemulihan hak pekerja, dan pencegahan pengulangan