Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar

Abstract

Latar Belakang: Transformasi digital merupakan salah satu unsur penting dalam upaya memperkuat efektivitas dan mutu penyelenggaraan pelayanan publik. Meski demikian, penerapannya di lingkungan instansi pemerintah masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain terbatasnya infrastruktur teknologi, jaringan internet yang belum stabil, kompetensi sumber daya manusia yang masih rendah, serta integrasi sistem yang belum berjalan optimal. Tujuan: Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana transformasi digital diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kampar, sekaligus mengungkap faktor pendukung, kendala yang dihadapi, dan pengaruhnya terhadap mutu layanan. Metode:Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan informan kunci yang dipilih secara purposif dari kalangan aparatur. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil: Temuan riset memperlihatkan bahwa proses transformasi digital berlangsung secara bertahap, diawali dengan digitalisasi kegiatan administrasi hingga berkembang menuju layanan berbasis elektronik. Penggunaan sistem informasi manajemen pendidikan, layanan administrasi daring, serta platform komunikasi digital turut mempercepat waktu pelayanan, mempersingkat pemrosesan dokumen, dan meningkatkan akurasi pengelolaan data. Kendati demikian, penerapannya belum berjalan optimal akibat masih adanya keterbatasan infrastruktur teknologi, jaringan internet yang belum stabil, kompetensi sumber daya manusia yang terbatas, serta integrasi sistem yang belum menyeluruh. Kesimpulan: Secara keseluruhan, transformasi digital memberikan sumbangan positif bagi perbaikan mutu pelayanan publik, kendati penguatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, integrasi sistem, serta dukungan kebijakan yang berkesinambungan tetap diperlukan.