Esensi Perlindungan Yuridis bagi Korban Kekerasan Seksual Berkebutuhan Khusus (Disabilitas Intelektual): Refleksi atas Putusan PN Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn
Jul 2026· Jurnal Pendidikan Tambusai· Vol 10, pp. 22073-22078· 0 citations
Abstract
Kelompok penyandang disabilitas intelektual menghadapi kerentanan ganda saat berhadapan dengan tindak kriminalitas seksual, sekaligus sering kali membentur tembok tebal dalam mengakses keadilan dan jaminan hukum. Studi ini membedah secara komprehensif bentuk pengayoman hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual, termasuk implementasi hak pemulihan dan ganti kerugian, dengan memfokuskan amatan pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn. Menggunakan metode yuridis normatif melalui studi legislasi dan telaah kasus, riset ini menemukan bahwa instrumen pengadilan cenderung terpaku pada aspek penghukuman pelaku (retributive justice). Sebaliknya, pemenuhan hak-hak esensial korban seperti penyediaan fasilitas penunjang yang ramah disabilitas, pendampingan khusus, serta program rehabilitasi masih terabaikan. Rekomendasi mendesak dari studi ini adalah perlunya penguatan regulasi demi mewujudkan ruang peradilan pidana yang lebih inklusif dan berpihak pada hak-hak korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak serius terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya bagi kelompok usia muda yang memiliki tingkat kerentanan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum dan kesadaran remaja dalam...
Rosmalinda Rosmalinda, N. Salwa, Siti Khairunnissa et al.· Legal Empowerment: Jurnal Pe...· 0 citations
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) perguruan tinggi, khususnya BKBH Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, dalam memberikan akses keadilan (access to justice) bagi masyarakat kurang mampu secara pro bono. Melalui metode pendekatan yuridis empiris y...
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) bagi koperasi sebagai wajib pajak badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta penerapannya pada KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare. Penelitian menggunakan metode hukum empi...
Sri Muliana, Wahyu Rasyid, Asrul Hidayat et al.· SULTAN ADAM: Jurnal Hukum da...· 0 citations
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari 2025 menempati posisi sentral dalam perdebatan hukum tata negara Indonesia. Kajian ini membedah MBG bukan sebagai langkah populis, melainkan sebagai realisasi kewajiban konstitusional yang mengakar pada UUD NRI 194...
Syarifuddin Nasution, Yang Arief Hakim Nasution· Jurnal Pustaka Cendekia Huku...· 0 citations
Kesulitan pelafalan pada siswa berkebutuhan khusus perlu dipetakan secara individual karena pola realisasi bunyi berbeda pada setiap anak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan variasi pola kesulitan pelafalan kosakata dasar pada siswa dengan hambatan intelektual, autisme, dan sindrom Down melalui kajian fonetik art...
Lafziatul Hilmi, Dadang Sudana, Bimbi Lastri Prima Asih et al.· PAUDIA· 0 citations
Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pilar utama penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan gender di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam anatomi dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 861/Pid....