Aug 2026· Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat· pp. 112-117· 0 citations
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan, implementasi operasional, kendala, serta peluang penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tanjung Pura. Meskipun masyarakat setempat memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, pra-penelitian menunjukkan mayoritas UMKM masih bergantung pada transaksi tunai, pencatatan manual, dan belum memahami akad finansial syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari pelaku UMKM dan pihak terkait. Analisis data menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan data melalui trianggulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM memaknai prinsip syariah secara kuat pada dimensi etis-spiritual (kejujuran dan keberkahan), tetapi belum menerjemahkannya ke dalam aspek teknis-administrasi seperti akuntabilitas pencatatan (amanah) dan transparansi (shiddiq). Kesenjangan ini disebabkan oleh rendahnya literasi akuntansi syariah, persepsi kerumitan pembukuan, serta minimnya pendampingan dari lembaga keuangan syariah di tingkat kecamatan. Meskipun demikian, peluang pengembangan sangat terbuka melalui optimalisasi ekosistem digital halal dan pendekatan kemitraan komunitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi tata kelola keuangan berbasis syariah sangat mendesak untuk meningkatkan kredibilitas usaha, memperluas akses pembiayaan formal, dan menjamin keberlanjutan UMKM di tingkat lokal.
Penelitian ini mengkaji sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina di Mahkamah Syar’iyah Aceh berdasarkan Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Putusan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh. Penerapan hukum pidana Islam melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menimbulkan perdebatan, khususnya terkait kesesuaian an...
Muhammad Zacky Mahendri, Jefri Nurdin, Riki Afrizal· Jurnal Hukum Pidana dan Krim...· 0 citations
Latar Belakang: Statistik Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bahwa 16,0% remaja Indonesia berusia 13 hingga 15 tahun mengalami obesitas. Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah di Provinsi Yogyakarta yang angka kejadian obesitasnya masih tinggi, yaitu 4,9%, dengan peningkatan sebesar 0,22% di kalan...
Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan oleh suami dan istri untuk mengatur kedudukan serta pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan di hadapan notaris memiliki arti penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak serta kepentin...
Yang Kinanti, Yunanto· Jurnal Siber Multi Disiplin· 0 citations
Maqolada transport-logistika korxonalari va koridorlari samaradorligini oshirish hamda yetkazib berish zanjiri xavfsizligini ta'minlash uchun "Milliy logistikani boshqarish markazi" platformasini shakllantirish masalasi tadqiq etilgan. Qozog'iston, Turkiya, Germaniya, Singapur va Janubiy Koreya tajribalarining funksion...
I. Ikromova· AGROBUSINESS, SCIENCE AND TE...· 0 citations
Ushbu maqolada jinoyat huquqi fanida jinoyat predmeti institutining shakllanishi, tarixiytaraqqiyoti va zamonaviy raqamlashtirish sharoitidagi evolyutsiyasi retrospektiv tahlil qilingan. Qadimgi huquqiyyodgorliklardan tortib to hozirgi zamon jinoyat qonunchiligigacha boʻlgan davrda jinoyat predmetining faqatginasof mod...
Karas, kaip ir visi kiti žmonių bendruomenės tarpusavio santykiai, turi savo teisinį reguliavimą. Ginkluoto konflikto metu kai kurios žmogui garantuojamos teisės gali būti apribotos arba laikinai nustoti galioti, tuomet civilių apsaugos vaidmenį perima ir pradeda veikti tarptautinė humanitarinė teisė – teisinis režimas...
Ema Vosylė· LAW REVIEW· 0 citations
We use cookies to run the site and, with your consent, for analytics and to show ads.
See our Cookie Policy.