Skip to content
Open access

Pembaruan Hukum Islam melalui Ijtihad Hakim: Studi Kasus Pengembangan Konsep Wasiat Wajibah di Mahkamah Agung

Aug 2026 · Jurnal Multidisiplin West Science · Vol 5, pp. 1661-1676 · 0 citations · 12 references

Abstract

Perkembangan sosial yang semakin kompleks menuntut hukum Islam untuk mampu beradaptasi dalam menjawab persoalan kontemporer yang belum sepenuhnya diatur dalam fikih klasik maupun hukum positif. Salah satu bentuk dinamika tersebut terlihat dalam pengembangan konsep wasiat wajibah melalui ijtihad hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pembaruan hukum Islam melalui ijtihad hakim dalam pengembangan konsep wasiat wajibah serta mengkaji implikasinya terhadap perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya telah memperluas pemahaman wasiat wajibah dari ketentuan yang semula terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat menjadi instrumen perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki hubungan sosial dan moral dengan pewaris. Pembahasan menunjukkan bahwa perluasan tersebut merupakan bentuk ijtihad hakim yang berorientasi pada maqāṣid al-syarī‘ah, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum. Kesimpulannya, ijtihad hakim berperan strategis sebagai mekanisme pembaruan hukum Islam yang memungkinkan hukum kewarisan Islam berkembang secara responsif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat.

Read PDF

Similar papers

Open access Aug 2026

Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan atas Penahanan Ijazah Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Taklif Jinai Islam

Penahanan ijazah oleh perusahaan merupakan praktik yang menimbulkan persoalan hukum karena dapat membatasi hak pekerja atas dokumen pribadinya serta menghambat pemanfaatannya untuk kepentingan pekerjaan, pendidikan, dan administrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana perusahaan atas prakti...

Krisna Suci Rangga Margareta, Suciyani · 0 citations
Open access Sep 2026

Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan dari Tindakan Zina Sehubungan dengan Hak Mewarisnya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kedudukan anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan perzinaan masih menimbulkan persoalan yuridis dalam hukum perdata Indonesia, khususnya mengenai status hukum serta hak kewarisannya. Pengaturan dalam KUHPerdata menetapkan pembatasan terhadap kemungkinan dilakukannya pengakuan terhadap anak yang berasal dari hubung...

Vanda Pangau, Lathisa Shafa Athaya Rabbani · 0 citations
Open access Aug 2026

Nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani Sebagai Dasar Pembentukan Kesadaran Hukum Melalui Pendidikan Karakter Perguruan Tinggi

Kesadaran hukum mahasiswa merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan warga negara yang bertanggung jawab dan berkarakter. Namun demikian, pembentukan kesadaran hukum di lingkungan perguruan tinggi masih menghadapi tantangan karena pendekatan pembelajaran yang cenderung menitikberatkan aspek kognitif diband...

Niken Wahyuning Retno Mumpuni, Mochamad Cholil, Deni Santi Pertiwi · 0 citations
Open access Sep 2026

Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum atas Penggunaan Artificial Intelligence dalam Pembentukan Kontrak di Indonesia

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan yang signifikan dalam praktik penyusunan dan pembentukan kontrak. Teknologi AI tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu administrasi, tetapi juga mampu menghasilkan rancangan kontrak, memberikan rekomendasi klausula, serta membantu proses analisis r...

M. Mulyadi · 0 citations
Open access Aug 2026

Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Sengketa Jual Beli yang Didalilkan Simulasi Utang-Piutang

Penelitian ini membahas kedudukan kekuatan pembuktian akta notaris dalam sengketa jual beli tanah yang dipersoalkan sebagai bentuk simulasi hubungan utang piutang melalui kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2136 K/Pdt/2022. Fokus penelitian diarahkan pada penilaian hakim terhadap akta autentik ketika bentuk fo...

Gede Bagus Artha Danindra, I. Putra · 0 citations
Open access Aug 2026

HAK LINGKUNGAN HIDUP DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 119/PUU-XXIII/2025 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang memperluas perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan tidak hanya melalui jalur litigasi tetapi juga non-litigasi. Penelitian ini menjawab tiga rumusan masalah: pertama, bentuk perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup dal...

L. Amaliyah, J. Hafizd, Ammar Abdulah Arfan · 0 citations

We use cookies to run the site and, with your consent, for analytics and to show ads. See our Cookie Policy.