Peran Hakim untuk Menegakan Keadilan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Abstract

Independensi dan integritas hakim merupakan elemen penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil berdasarkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Di Indonesia, peran hakim tidak hanya terbatas pada penerapan aturan hukum tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hakim dalam menegakkan keadilan serta menganalisis bagaimana Pancasila dan prinsip konstitusional menjadi pedoman fundamental dalam pengambilan keputusan hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer berupa konstitusi dan peraturan mengenai kekuasaan kehakiman serta bahan hukum sekunder berupa teori hukum, buku, dan artikel ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki posisi strategis sebagai penegak hukum yang harus menyeimbangkan kepastian hukum, keSadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Putusan hakim tidak hanya harus berorientasi pada teks hukum formal, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif dan dinamika sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan independensi, integritas hakim, serta penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem peradilan Indonesia yang kredibel, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.