Analisis Yuridis Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi bagi korban sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta mekanisme perlindungan yang diberikan kepada korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan hukum yang cukup komprehensif melalui perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, serta hak atas restitusi yang dilaksanakan melalui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan akses terhadap layanan LPSK, dan belum optimalnya pelaksanaan restitusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran LPSK, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi yang lebih luas agar perlindungan hukum terhadap korban KDRT dapat terlaksana secara efektif dan memberikan keadilan serta pemulihan bagi korban.