Aug 2026· Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial· Vol 4, pp. 3251-3257· 0 citations· 4 references
Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, beserta kelemahan regulasi dan pertanggungjawaban hukum yang muncul. penelitian ini bersifat normatif dengan data lapangan sebagai penyelidikan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan kontekstual. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari bersifat umum ke khusus.Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dapat dinyatakan tidak sah secara hukum apabila merugikan hak konsumen. Regulasi vigentes memiliki kelemahan, yakni minimnya mekanisme pengawasan terhadap klausula baku, ketidakproporsionalan sanksi dalam UUPK, serta rendahnya literasi hukum pelaku usaha dan konsumen. Kedua, pertanggungjawaban hukum dapat dimekaniskan secara perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata, secara khusus melalui UUPK dan POJK Nomor 22 Tahun 2023, serta secara terkait pidana praktik penipuan. Solusi terpadu diperlukan melalui edukasi, standardisasi klausula, dan penegakan hukum guna terciptanya hubungan pelaku usaha dan konsumen yang berkeadilan.
Perkembangan marketplace telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia dalam memperoleh obat dan alat kesehatan, namun kemudahan tersebut turut membuka celah bagi peredaran obat palsu dan alat kesehatan ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan konsumen. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan h...
A. Prabowo, Chandra Chandra, Ni Nyoman Ratna Sri Dewi et al.· Jurnal Hukum Indonesia· 0 citations
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis parameter serta unsur-unsur hukum yang menjadi dasar penentuan suatu tindakan debitur sebagai bentuk wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sekaligus menelaah pertimbangan hukum Majelis Ha...
Albertus Situmorang, Ahmad Badawi, Rudi Mulyanto· Pahlawan: Jurnal Pendidikan-...· 0 citations
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa perparkiran serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan...
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan instrumen hukum awal yang banyak digunakan dalam transaksi properti di Indonesia antara pengembang dan konsumen. Dalam praktiknya, PPJB kerap memuat klausul baku yang disusun secara sepihak oleh pengembang, sehingga menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lemah secar...
Fx Wisnu Ardianto, Sabbit Syifa Adhima, Robertus Mujiyono et al.· Journal of Social Economics...· 0 citations
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah perdagangan konvensional menjadi perdagangan elektronik melalui marketplace yang memberikan kemudahan bertransaksi secara cepat dan praktis, namun juga menimbulkan permasalahan hukum berupa maraknya peredaran produk palsu seperti kosmetik, skincare, fashion, dan elektroni...
Lara Berlianti, Kartika Dewi Irianto· Indonesian Journal of Innova...· 0 citations
Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan yang layak, aman, dan sejahtera. Dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah menyelenggarakan program rumah subsidi sebagai bentuk kebijakan untuk menyediakan hunian y...
D. Ananda, A. Rahmatyar, I. Alfurqan· Indonesian Journal of Innova...· 0 citations
We use cookies to run the site and, with your consent, for analytics and to show ads.
See our Cookie Policy.